Text

Selayang Pandang Jawa Barat

---

Masyarakat daerah adalah "tuan" atas wilayahnya sendiri. Masyarakat daerahlah yang tahu lebih banyak tentang wilayahnya. Karena itu, pemerintahan daerah harus mencerminkan aspirasi masyarakat wilayahnya! Demikian perubahan penting mengenai pemerintahan daerah dewasa ini.

Lonceng perubahan tersebut mulai dibunyikan pada akhir tahun 1999. Ketika itu pemerintah menerbitkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan titik balik dari undang-undang sebelumnya: UU No. 5/1974.

Bila kewenangan daerah menurut UU No. 5/1974 serba ditentukan oleh pusat, UU No. 22/1999 justru sebaliknya. Dalam undang-undang baru ini daerah diberi hak penuh mengatur wilayahnya. Daerah dapat menentukan berbagai kebijakan sendiri sesuai tingkat kebutuhannya. Pendek kata, daerah nyaris memperoleh semua hak menyangkut kewenangan mengelola wilayah dan "rumah tangga"-nya. Undang-undang ini disempurnakan dengan UU No. 32/2004.

---

Ketersediaan

P7002959.8 ROF s	959.8 ROF s	My Library (900-999)	Tersedia
P7003959.8 ROF s	959.8 ROF s	My Library (900-999)	Tersedia
P7004959.8 ROF s	959.8 ROF s	My Library (900-999)	Tersedia
P7023959.8 PUR s	959.8 ROF s	My Library (900-999)	Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 ROF s

Penerbit

Klaten, Jawa Tengah : PT INTAN PARIWARA., 2008

Deskripsi Fisik

iv + 60 Halaman

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-28-0106-4

Klasifikasi

959.8 ROF s

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Budaya Jawa Barat

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

MOH. ROFI'I

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar